KEJAHATAN KERA PUTIH

Review Kasus:

Kasus Simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) mendapat perhatian dari masyarakat. Kasus ini bermula dari penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Djoko Susilo dalam pengadaan alat simulator SIM 2011, diduga kerugian negara mencapai Rp 100 miliar.

KPK mencium adanya mark up yang sangat besar dalam proyek pengadaan simulator SIM tersebut. Berdasarkan dokumen dan penghitungan yang dilakukan oleh KPK, proyek tersebut seharusnya hanya memerlukan dana Rp 89 miliar. Namun ketika memasuki tahap tender, Korlantas Polri menyediakan dana sebesar Rp 189 miliar untuk proyek tersebut. Pemenang tender proyek tersebut di Korlantas Polri adalah PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA).

Pihak KPK belum bisa menyebut angka pasti kerugiaan yang diakibatkan oleh kasus pengadaan Simulator ini. Jubir KPK hanya menyebut angka dengan rentang puluhan miliar. Namun demikian, Djoko resmi dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan simulator SIM ini. KPK menjerat Gubernur Akademik Kepolisian Semarang ini dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.

Sumber:

http://news.detik.com/read/2012/08/01/000313/1979895/10/penyalahgunaan-wewenang-irjen-djoko-diduga-rugikan-negara-rp-100-milliar

Komentar:

Kejahatan kera putih atau white collar crime bukan merupakan kejahatan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dalam kejahatan ini, tindakan yang dilaksanakan merupakan bagian dari peran jabatan yang dilanggar, suatu peran yang biasanya menempati dunia bisnis, politik maupun profesi. 

Kejahatan kera putih membawa kerugian yang cukup besar dibanding kejahatan lainnya seperti pencurian dan perampokan. Karena seperti yang kita tahu bahwa kejahatan ini merupakan sebuah perilaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dari kelompok yang memiliki keadaan sosio-ekonomi yang tinggi dan dilakukan berkaitan dengan aktifitas pekerjaannya. Selain itu, kejahatan kera putih dapat mengancam integritas suatu masyarakat sebab mereka menyangsikan hak kekuasaan kehendak masyarakat sosial, mereka mengikis kepercayaan dan kesadaran hukum. Selain itu, kejahatan ini jelas merugikan secara materi, seperti kasus Melinda Dee yang mengambil uang nasabahnya tanpa disadari oleh nasabahnya dan setelah puluhan tahun baru terungkap atau seperti kasus Gayus, penggelapan pajak yang tentunya merugikan negara. 

Selain dua kasus tersebut, ada kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat kita, yaitu kasus Simulator SIM yaitu pengadaan alat Simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo. Umumnya, skandal kejahatan kera putih sulit dilacak. Terungkapnya kasus Simulator SIM ini tentu bukan perkara yang mudah, maka dari itu, pengungkapan yang dilakukan KPK ini perlu kita apresiasi. 

Dari kasus Simulator SIM ini tentu tidak sedikit masyarkat yang akhirnya tidak percaya dengan kepolisian. seperti saat terjadi perebutan penanganan kasus ini antara KPK dan Polri, di beberapa media dituliskan bahwa masyarakat telah antipati dengan Polri dan terus mendukung KPK untuk menyelesaikan kasus ini dan kasus – kasus lainnya. Kerugian lain dari kasus ini juga tentunya kerugian negara yang mencapai puluhan miliar. Kasus ini merupakan penyalahgunaan wewenangnya di Kepolisian yang dilakukan oleh Djoko Susilo.

Kejahatan kera putih ini terjadi akibat lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kita. Seperti kasus ini, bahkan oknum kepolisian yang melakukan kejahatan ini. Jika kejahatan biasa, mereka melakukan kejahatan karena kebutuhan ekonomi, tetapi kejahatan kera putih ini karena konsumerisme dan gaya hidup mereka serta moral dan akhlak yang rendah.

Oleh karena itu, sebenarnya tindakan paling utama untuk mencegah terjadinya kejahatan ini adalah dengan adanya pengendalian diri dan tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat di mana tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban bersama. Bukan hanya penegakan hukum yang harus diperkuat dan dipertegas tetapi dari individual masing – masing juga harus bisa memperbaiki moral dan akhlaknya.

Selain itu memang sudah seharusnya alat hukum saling bersinergi, seperti KPK dan Polri yang harusnya bekerja sama dan saling mendukung untuk menegakan hukum di negeri tercinta ini. Sehingga negeri ini bisa lebih damai, lebih aman, lebih sejahtera dan masyarakatpun percaya dengan alat / lembaga hukum yang ada sekarang ini.